Shafa's Daily

Source by UU no.1 Tahun 2009.

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 400 (1) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dilaksanakan sebagai berikut: 
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan; 
b. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;  
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang penerbangan; 
d. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan; 
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan.




Source by UU no.1 Tahun 2009

(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penerbangan secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan penerbangan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan penerbangan; 
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang penerbangan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan penerbangan; 
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; 
e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan; 
f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap pesawat udara; 
g. mengutamakan dan mempromosikan budaya keselamatan penerbangan; dan/atau h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. 




Source by UU no.1 Tahun 2009.

(1) Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang memiliki kegiatan di bidang penerbangan wajib memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang penerbangan. 
(2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: 
a. pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan; 
b. pembangunan lembaga dan/atau penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan; 
c. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada; dan/atau 
d. pemberian kesempatan kepada peserta pendidikan dan pelatihan untuk praktek kerja. 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan izin; atau 
d. pencabutan izin. 




Source By UU no.1 Tahun 2009.

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan. 

Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dapat diberi lisensi oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. 

Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap personel di bidang penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya. 

Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan wajib: 
a. mempekerjakan personel penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389; 
b. menyusun program pelatihan di bidang penerbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel penerbangan yang dipekerjakannya. 




Source by UU no.1 Tahun 2009

(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan dilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 
(2) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. 
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: 
a. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di bidang penerbangan; 
b. kurikulum dan silabus serta metoda pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 
c. penataan, penyempurnaan, dan sertifikasi organisasi atau manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan; serta 
d. modernisasi dan peningkatan teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. 


(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal. (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal di bidang penerbangan yang telah mendapat persetujuan Menteri.






Source by UU no.1 Tahun 2009

(1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan. 
(2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. 
(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber daya manusia di bidang: 
a. pesawat udara; 
b. angkutan udara; 
c. kebandarudaraan; 
d. navigasi penerbangan; 
e. keselamatan penerbangan; dan 
f. keamanan penerbangan. 




Source by UU no.1 Tahun 2009.

(1) Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi penerbangan untuk: 
a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan 
b. mendukung perumusan kebijakan di bidang penerbangan.

(2) Sistem informasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri. www.hukumonline.com 94 / 196 


Sistem informasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 paling sedikit meliputi: 
a. peraturan penerbangan sipil nasional; 
b. target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan penerbangan; 
c. jumlah badan usaha angkutan udara nasional dan asing yang beroperasi; 
d. jumlah dan rincian armada angkutan udara nasional; 
e. rute dan kapasitas tersedia angkutan udara berjadwal domestik dan internasional; 
f. jenis pesawat yang dioperasikan pada rute penerbangan; 
g. data lalu lintas angkutan udara di bandar udara umum; 
h. tingkat ketepatan waktu jadwal pesawat udara; 
i. tingkat pelayanan angkutan udara; 
j. kelas dan status bandar udara; 
k. fasilitas penunjang bandar udara; serta 
l. hasil investigasi kecelakaan dan kejadian pesawat udara yang tidak digolongkan informasi yang bersifat rahasia. 





Source by UU no.1 Tahun 2009

Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 
huruf d bertujuan menyediakan informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan. 


 Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 diberikan oleh unit pelayanan informasi meteorologi kepada operator pesawat udara, personel pesawat udara, unit pelayanan navigasi penerbangan, unit pelayanan pencarian dan pertolongan, serta penyelenggara bandar udara. 


Pelayanan informasi meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dilaksanakan secara berkoordinasi antara unit pelayanan informasi meteorologi dan unit pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan melalui kesepakatan bersama. 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi meteorologi penerbangan diatur.



Source by UU no.1 Tahun 2009.

(1) Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani. 
(2) Untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), www.hukumonline.com 72 / 196 Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. 
(3) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. mengutamakan keselamatan penerbangan; 
b. tidak berorientasi kepada keuntungan; 
c. secara finansial dapat mandiri; dan 
d. biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional (cost recovery). 
(4) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

(1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat udara. 
(2) Kewajiban pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak kontak komunikasi pertama sampai dengan kontak komunikasi terakhir antara kapten penerbang dengan petugas atau fasilitas navigasi penerbangan. 
(3) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan: 
a. memiliki standar prosedur operasi (standard operating procedure); b. mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan standar; c. mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi; dan d. memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian jaminan kualitas pelayanan. 




Source by UU no.1 Tahun 2009

PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN

(1) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan wajib dilakukan Pemerintah secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait untuk memperkuat transportasi udara nasional.

(2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi industri:
a. rancang bangun, produksi, dan pemeliharaan pesawat udara;
b. mesin, baling-baling, dan komponen pesawat udara;
c. fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
d. teknologi, informasi, dan navigasi penerbangan;
e. kebandarudaraan; serta
f. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel penerbangan. www.hukumonline.com 93 / 196

(3) Perkuatan transportasi udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Pemerintah dengan:
a. mengembangkan riset pemasaran dan rancang bangun yang laik jual;
b. mengembangkan standardisasi dan komponen penerbangan dengan menggunakan sebanyakbanyaknya muatan lokal dan alih teknologi;
c. mengembangkan industri bahan baku dan komponen;
d. memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
e. memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis dan/atau pasar pengguna di dalam dan luar negeri; serta
f. menetapkan kawasan industri penerbangan terpadu.




Source by UU no.1 Tahun 2009.

Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara dimuat dalam : 


Untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan, penegakan etika profesi, pelaksanaan mediasi dan penafsiran penerapan regulasi, komite nasional membentuk majelis profesi penerbangan. 


Majelis profesi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 mempunyai tugas: 
a. menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di bidang penerbangan; 
b. melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan, personel dan pengguna jasa penerbangan; dan 
c. menafsirkan penerapan regulasi di bidang penerbangan. 


Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 majelis profesi penerbangan memiliki fungsi: 
a. menegakkan etika profesi dan kompetensi personel penerbangan; 
b. menjadi mediator penyelesaian sengketa perselisihan di bidang penerbangan di luar pengadilan; dan www.hukumonline.com 92 / 196 
c. menjadi penafsir penerapan regulasi di bidang penerbangan.




Source by UU no.1 Tahun 2009.

Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara dimuat dalam :


(1) Komite nasional wajib melaporkan segala perkembangan dan hasil investigasinya kepada Menteri. 

(2) Menteri harus menyampaikan laporan hasil investigasi pesawat tertentu kepada pihak terkait. 

(3) Rancangan laporan akhir investigasi harus dikirim kepada negara tempat pesawat didaftarkan, negara tempat badan usaha angkutan udara, negara perancang pesawat, dan negara pembuat pesawat untuk mendapatkan tanggapan. 

(4) Rancangan laporan akhir investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan secepatcepatnya, jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, laporan akhir investigasi belum dapat diselesaikan, komite nasional wajib menyampaikan laporan perkembangan (intermediate report) hasil investigasi setiap tahun. 


(1) Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. 

(2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia, dapat diumumkan kepada masyarakat. 



Source by UU no.1 Tahun 2009.

Fasilitas Keamanan Penerbangan dimuat dalam :


Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan. 


Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan: 
a. efektivitas peralatan; 
b. klasifikasi bandar udara; serta 
c. tingkat ancaman dan gangguan. 


(1) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan badan usaha angkutan udara yang menggunakan fasilitas keamanan penerbangan wajib: 
a. menyediakan, mengoperasikan, memelihara, dan memodernisasinya sesuai dengan standar yang ditetapkan; 
b. mempertahankan keakurasian kinerjanya dengan melakukan kalibrasi; dan 
c. melengkapi sertifikat peralatannya. 

(2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan badan usaha angkutan udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan; 
b. pembekuan izin atau sertifikat; dan/atau 
c. pencabutan izin atau sertifikat.





Source By UU no.1 Tahun 2009.

Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara dimuat dalam :


(1) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di bandar udara dan selama terbang. 

(2) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum pengoperasian berdasarkan penilaian risiko keamanan (check and search); 
b. pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang tertinggal di pesawat udara; 
c. pemeriksaan terhadap semua petugas yang masuk pesawat udara; dan 
d. pemeriksaan terhadap peralatan, barang, makanan, dan minuman yang akan masuk pesawat udara.

(3) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara selama terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 
a. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan penerbangan; www.hukumonline.com 87 / 196 
b. memberi tahu kepada kapten penerbang apabila ada petugas keamanan dalam penerbangan (air marshal) di pesawat udara; dan 
c. memberi tahu kepada kapten penerbang adanya muatan barang berbahaya di dalam pesawat udara. 




Source by UU no.1 Tahun 2009.

Pengawasan Keamanan Penerbangan dimuat dalam :


(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan keamanan penerbangan nasional. 

(2) Pengawasan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan atau institusi lain yang terkait dengan keamanan yang meliputi: 
a. audit; 
b. inspeksi; 
c. survei; dan 
d. pengujian (test). 

(3) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. 


Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan badan usaha angkutan udara wajib melaksanakan pengawasan internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri. 




Source by UU no.1 Tahun 2009.

Keamanan Penerbangan Nasional dimuat dalam :

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan nasional. 

(2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berwenang untuk: 
a. membentuk komite nasional keamanan penerbangan; 
b. menetapkan program keamanan penerbangan nasional; dan 
c. mengawasi pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional. 

Komite nasional keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf a bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional. 

 Program keamanan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: 
a. peraturan keamanan penerbangan; 
b. sasaran keamanan penerbangan; 
c. personel keamanan penerbangan; 
d. pembagian tanggung jawab keamanan penerbangan.



Source by UU no.1 Tahun 2009.

Budaya Keselamatan Penerbangan dimuat dalam :


Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan. 


Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan keselamatan, keterbukaan, komunikasi, serta penilaian dan penghargaan terhadap tindakan keselamatan penerbangan. 


Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, penyedia jasa penerbangan menetapkan kebijakan dan program budaya keselamatan. 


(1) Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur www.hukumonline.com 83 / 196 penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri. 

(2) Personel penerbangan yang melaporkan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Personel penerbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan; 
b. pembekuan lisensi atau sertifikat kompetensi; dan/atau 
c. pencabutan lisensi atau sertifikat kompetensi. 







Source By UU no.1 Tahun 2009.

Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan dimuat dalam :

Pasal 314 
(1) Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (safety management system) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional. 

(2) Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri. 

(3) Setiap penyedia jasa penerbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan; 
b. pembekuan izin; dan/atau 
c. pencabutan izin. 


Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. kebijakan dan sasaran keselamatan; 
b. manajemen risiko keselamatan; 
c. jaminan keselamatan; dan 
d. promosi keselamatan. 




Source by UU no.1 Tahun 2009.

Penegakan Hukum Keselamatan Penerbangan dimuat dalam :

(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. 

(2) Program penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. tata cara penegakan hukum; 
b. penyiapan personel yang berwenang mengawasi penerapan aturan di bidang keselamatan penerbangan; 
c. pendidikan masyarakat dan penyedia jasa penerbangan serta para penegak hukum; dan d. penindakan. 

(3) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan b. sanksi pidana.





Source by UU no.1 Tahun 2009. 

Pengawasan Keselamatan Penerbangan dimuat dalam :

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan keselamatan penerbangan nasional. 

(2) Pengawasan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi: 
a. audit; 
b. inspeksi; 
c. pengamatan (surveillance); 
dan d. pemantauan (monitoring). 

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja atau lembaga penyelenggara pelayanan umum. 

(4) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keselamatan penerbangan, unit kerja, dan lembaga. penyelenggara pelayanan umum diatur dengan Peraturan Menteri. 


Source by UU no.1 Tahun 2009.

Program Keselamatan Penerbangan Nasional diatur dalam pasal dibawah ini : 

 (1) Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional.

 (2) Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     Menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional (state safety program). 

(1) Program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) memuat: a. peraturan keselamatan penerbangan; 
b. sasaran keselamatan penerbangan;
c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan; 
d. analisis data dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan (safety data analysis and exchange); www.hukumonline.com 80 / 196 
e. kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan (accident and incident investigation); f. promosi keselamatan penerbangan (safety promotion); 
g. pengawasan keselamatan penerbangan (safety oversight); 
dan h. penegakan hukum (law enforcement). 

(2) Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional (state safety program) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. 





Source by UU no.1 Tahun 2009

Penjelasan mengenai biaya pada penggunaan frekuensi radio penerbangan akan dijelaskan pada pasal  :


(1) Penggunaan frekuensi radio penerbangan untuk aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) tidak dikenakan biaya. 

(2) Penggunaan frekuensi radio penerbangan untuk non-aeronautika yang tidak digunakan untuk keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) dapat dikenakan biaya. 


Setiap orang dilarang: a. menggunakan frekuensi radio penerbangan kecuali untuk penerbangan; dan 
b. menggunakan frekuensi radio yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan. 


Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan frekuensi radio diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.



Source by UU no.1 Tahun 2009

Penggunaan Frekuensi 






Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.



Source by UU No.1 Tahun 2009.

(1) Pesawat udara yang terbang melalui ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (4) huruf a dikenakan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan. 

(2) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang diberikan. Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri. 


Source by UU No.1 Tahun 2009.

(1) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. 

(2) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara dapat membatasi waktu dan frekuensi, atau menolak pengoperasian pesawat udara. 

(3) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kebisingan, pencemaran, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Source by UU No.1 Tahun 2009