Shafa's Daily

Pasal 46  (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan.   (2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus membuat program perawatan pesawat...

Continue Reading

Pasal 10  (1) Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.  (2)Pembinaan Penerbangan ...

Pasal 444  Setiap kepentingan internasional dalam objek pesawat udara yang dibuat sesuai dengan dan setelah berlakunya ...

Pasal 401  Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan ...

Pasal 399  (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya ...

Pasal 396  (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penerbangan secara optimal masyarakat memiliki kesempatan ...

Pasal 393  (1) Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang memiliki kegiatan di bidang penerbangan wajib memberikan ...

Pasal 388  Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang ...

Pasal 382  (1) Pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan dilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan nasional.  ...

Pasal 381  (1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang ...

Pasal 375 (1) Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian ...

Pasal 287  Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270  huruf d bertujuan ...

Pasal 271  (1) Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara ...

Pasal 266 (1) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 261 ayat (4)  huruf c bertujuan untuk mengatur arus ...

PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN Pasal 370  (1) Pemberdayaan industri dan pengembangan ...

Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara dimuat dalam :  Pasal 364  Untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan ...

Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara dimuat dalam : Pasal 358  (1) Komite nasional wajib melaporkan segala ...

Fasilitas Keamanan Penerbangan dimuat dalam : Pasal 348 Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan yang ...

Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara dimuat dalam : Pasal 340  (1) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab ...

Pengawasan Keamanan Penerbangan dimuat dalam :  Pasal 331  (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan keamanan ...

Keamanan Penerbangan Nasional dimuat dalam : Pasal 323  (1) Menteri bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan ...

Budaya Keselamatan Penerbangan dimuat dalam : Pasal 318  Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab ...

Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan dimuat dalam : Pasal 314  (1) Setiap penyedia jasa penerbangan ...

Penegakan Hukum Keselamatan Penerbangan dimuat dalam :  Pasal 313  (1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan ...

Pengawasan Keselamatan Penerbangan dimuat dalam : Pasal 312  (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan ...

Program Keselamatan Penerbangan Nasional diatur dalam pasal dibawah ini :  Pasal 308  (1) Menteri bertanggung jawab ...

Penjelasan mengenai biaya pada penggunaan frekuensi radio penerbangan akan dijelaskan pada pasal  : Pasal 305 (1) ...

Penggunaan Frekuensi  Pasal 302  (1) Menteri mengatur penggunaan frekuensi radio penerbangan yang telah dialokasikan- ...

Pasal 276  (1) Pesawat udara yang terbang melalui ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat ...

Pasal 260  (1) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan ...